Bumi dan manusia menjadi terancam ditengah tumbuhnya industri ekstraktif yang eksploitatif. Tanah dan tumbuhan tempat manusia untuk memproduksi makanan untuk kebutuhan hidup kini tergantikan oleh tambang.
Tak sedikit kehidupan perempuan pun ikut terancam, sejak lahirnya peradaban perempuan menjadi manusia pertama yang menanam dan meramu makanan dari hasil alam. Begitu kuat relasi Femenisme dalam alam.
Pengobjekan alam dan perempuan ini tercermin dari bahasa yang patriakhi yang dilekatkan dalam tubuh perempuam dan alam, seperti hutan perawan, bumi diperkosa, dan dilenjangi.
Menurut ekofeminis, Karen J Warren (1996) menyatakan bahwa keterkaitan antara perempuan dengan alam itu tidak mengherankan, mengingat bahwa masyarakat kita dibentuk oleh nilai, kepercayaan, pendidikan, tingkah laku yang memakai payung patriarkhi, di mana terdapat justifikasi hubungan dominasi dan subordinasi, penindasan terhadap perempuan oleh laki-laki.
Sehingga pentingnya pendiskusian untuk merubah paradigma berpikir yang feminis dan objektif terhadap fakta-fakta yang terjadi hari ini.
World Meteorological Organizations (WMO) menyatakan bahwa kenaikan suhu rata-rata bumi sudah mencapai 1.2°C dan pada delapan tahun terakhir tercatat sebagai tahun-tahun terpanas.
Dampak krisi iklim ini, memicu beragam kekerasan termaksud kekerasan berbasis gender, yang dapat merugikan kehidupan perempuan, menambah angka kekerasan terhadap perempuan.
Bahaya dari kerusakan lingkungan sudah dirasakan oleh masyarakat yang terdampak aktivitas tambang ekstraktif mulai kerusakan sungai yang terjadi di Segea pada bulan Agustus, suangi yang menjadi tempat distinasi dan dijaga kelestariannya menjadi keruh.
Masalah yang timbul lainnya kehidupan nelayan yang memperihatinkan dan pengelolaan tanah-tanah oleh petani yang mulai berkurang.
Perempuan Pemilu 2024 dan Krisis Iklim
Peluncuran media ini di Maluku Utara sebagai bagian dari keresahan atas kondisi kasus berbasis gender dengan mengedepankan cara pikir yang feminis. Dalam Peluncuran dan launching media Jujaruh.com Komunitas Jujaruh menggelar diskusi bertajuk "Perempuan, Pemilu 2024 dan Krisis Iklim" yang digelar tanggal 30 November 2023 pada pukul 20.00 WIT.
Kenapa diskusi Perempuan Pemilu 2024 dan Krisi iklim dianggat karena kami berharap isu-isu krisis iklim ini menjadi prioritas. Kita perlu pemimpin dengan gagasan kuat untuk perbaikan lingkungan ke depan.
Sehingga Tahun politik merupakan satu cara menggali gagasan para calon pemimpin di lembaga legislatif, karena para bakal colon dewan rakyat ini menentukan arah pembangunan untuk lima tahun mendatang di Maluku Utara.
Menurut Astuti Kilwou dalam sesi diskusi menyampaikan, fenomena perubahan iklim menjadi isu global yang perlu diatasi bersama. Maluku Utara untuk mengetahui perubahan iklim kita harus melihat saja yang ada sebelum perubahan iklim itu terjadi.
program pemerintah menurunkan emisi karbon diperkotaan dengan mengganti kendaraan menggunakan batrei berbahan baku biji nikel. Karena baterai dianggap ramah lingkungan.
Namun dibalik itu di Maluku Utara menjadi sasaran pertambangan oleh investasi salah satunya Nikel salah perusahaan terbesar di Indonesia kedua setelah Sulawesi. Perusahaan tersebut telah mengancam kehidupan masyarakat dan ekositem yang ada.
Dalam bulan Agustus 2023 destinasi gua Goki Maruru menjadi sorotan karena air sungai mengalami keruh bahkan setelah hujan berhenti beberapa hari, dan kembali keruh lagi, tampak tidak biasa.
Tuti juga mempertanyakan fungsi legislatif saat ini dalam penanganan krisis iklim dengan pembangunan rendah karbon.
Ia menyentil kota Ternate, merupakan kota kecil dengan kendaraan bermotor terbanyak kedua di Indonesia. Di tambah tata ruang kota Ternate yang tidak ramah pejalang kaki.
Diskusi tersebar menghadirkan kedua narasumber sumber Nurlela syarif dan Ike Masita yang juga memberikan gagasan terkait perubahan iklim.
Menurut Nurlela syarif, bahwa krisi iklim ini diakibatkan oleh kebijakan pemerintah atas pemberian izin dengan dalil keberlansungan hidup orang banyak.
Namun pada kenyataannya justru sebaliknya merusak tata ruang rakyat. Sehingga ini menjadi perhatian kita semua untuk merubahnnya.
Ia juga menjelaskan fungsi pengawasan DPRD memiliki tugas masing-masing sehingga, sehingga adanya Peraturan Daerah yang berkaitan dengan lingkungan.
Ia juga menjelaskan untuk kerdaraan beroda dua di kota Ternate menjadi evaluasi nanti dalam agenda pengawasan
"Ini menjadi catatan penting dan menjadi bahan evaluasi" katanya.
Menurut Ike Masita dengan proyek strategi nasional dan kebijakan negara telah, merusak lini masyarakat, seperti maraknnya pertambangan telah memperparah kondisi Halamhera Tengah sehingga kerusakan lingkungan terus menurus mengorogoti tubuh Halmahera.
0 Komentar