 |
| Dok: Jujaruh |
TERNATE – Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan (SP KEP) SPSI Maluku Utara menyoroti persoalan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan. Persoalan tersebut dinilai dapat berdampak langsung terhadap keberlangsungan pekerjaan ribuan buruh di sektor tambang.
Ketua SP KEP SPSI Maluku Utara, Aswar Salim, mengatakan pihaknya telah menyampaikan persoalan RKAB kepada Kementerian ESDM, pengurus SPSI tingkat nasional dan sejumlah pihak terkait. Menurutnya, kepastian RKAB sangat penting agar aktivitas perusahaan dapat berjalan dan pekerja tetap memiliki kepastian kerja.
“Kalau RKAB tidak segera ada kepastian, puluhan ribu buruh terancam PHK. Dampaknya tentu akan besar, karena pengangguran dan kemiskinan bisa meningkat,” kata Aswar, Senin (10/8/2026).
Hal yang sama disampaikan Ketua SPSI PT WBN, Kasim Abdullah. Ia mengatakan sejumlah langkah telah dilakukan untuk mengantisipasi dampak persoalan RKAB terhadap pekerja. Pihaknya berharap pemerintah dan perusahaan dapat segera menemukan jalan keluar sehingga aktivitas kerja tidak terganggu dan buruh tetap bisa bekerja.
Aswar menegaskan, SP KEP SPSI akan terus mengawal persoalan tersebut. Ia meminta pemerintah segera memberikan kepastian terkait RKAB karena persoalan ini bukan hanya menyangkut kegiatan perusahaan, tetapi juga menyangkut nasib para buruh dan keluarga mereka. (*)